Protes Massa di Jakarta Masalah Tunjangan DPR Rp 50 Juta | Dunia Random
Ribuan Mahasiswa Demo Tunjangan DPR Rp 50 Juta, Bentrokan Pecah di Jakarta
Jakarta, 27 Agustus 2025 – Aksi protes besar-besaran pecah di Jakarta setelah keputusan DPR memberikan tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi setiap anggota dewan. Kebijakan ini memicu gelombang kemarahan publik, terutama di kalangan mahasiswa dan aktivis, yang menilai keputusan tersebut sangat tidak adil di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit.
Menurut laporan Associated Press (AP News), ribuan demonstran memadati kawasan Senayan sejak pagi hari. Massa mencoba mendekati gedung DPR, namun dihadang aparat kepolisian yang telah berjaga dengan barikade kawat berduri. Ketegangan memuncak ketika polisi menembakkan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa. Bentrokan pun tak terhindarkan: demonstran melempar batu, membakar ban, dan menutup akses jalan tol di sekitar kompleks parlemen. Kondisi lalu lintas Jakarta langsung lumpuh parah akibat penutupan beberapa jalur utama.
Sementara itu, laporan The Guardian menyoroti ketimpangan sosial yang mencolok. Tunjangan Rp 50 juta per bulan tersebut setara dengan sekitar 20 kali lipat upah minimum di sejumlah daerah di Indonesia. Di tengah kondisi banyak keluarga yang berjuang dengan harga pangan yang naik dan lapangan kerja terbatas, pemberian tunjangan fantastis ini dipandang sebagai simbol kesenjangan antara elite politik dan rakyat.
Gelombang Kemarahan Publik
Keputusan DPR ini langsung memicu perdebatan luas di media sosial. Tagar seperti #TolakTunjanganDPR dan #RakyatMelawan sempat menjadi trending di X (Twitter) dan Instagram. Banyak warganet mengunggah meme yang menyindir para wakil rakyat sebagai “tikus berdasi” yang rakus dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat.
Organisasi mahasiswa dari berbagai universitas juga turut turun ke jalan. Mereka menuntut DPR membatalkan kebijakan tunjangan dan lebih fokus pada program pro-rakyat, seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan harga pangan.
Reaksi DPR dan Pemerintah
Sejumlah anggota DPR berusaha meredam kemarahan publik. Wakil Ketua DPR menyatakan bahwa tunjangan tersebut hanya berlaku sementara hingga Oktober 2025, bertepatan dengan akhir masa jabatan parlemen periode sekarang. Menurutnya, tunjangan itu dimaksudkan untuk "mendukung kinerja" anggota dewan menjelang transisi pemerintahan baru.
Namun, alasan ini justru semakin menyulut amarah publik. Banyak pihak menilai DPR tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat. “Kalau rakyat disuruh hemat, kenapa DPR malah menambah fasilitas?” ujar salah satu orator aksi di depan gedung DPR.
Sorotan Media Asing
Kemarahan rakyat Indonesia ternyata juga menjadi perhatian dunia internasional. AP News menggambarkan protes ini sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa bulan terakhir, dengan bentrokan yang menegangkan antara polisi anti-huru-hara dan demonstran. Sementara The Guardian menyebut kebijakan tunjangan DPR sebagai “simbol kesenjangan elite dengan rakyat” dan menyorot bagaimana kebijakan itu memperlebar jurang ketidakadilan sosial.
Kedua media internasional tersebut sepakat bahwa tunjangan Rp 50 juta di tengah situasi ekonomi sulit bisa menjadi titik ledak baru ketidakpuasan publik terhadap pemerintah.
Pemerasan Sertifikasi K3 Rp81 M, Pegawai KPK Jadi Tersangka | Dunia Random
Potensi Gelombang Aksi Lanjutan
Para pengamat politik memperingatkan bahwa protes ini bisa menjadi awal dari gelombang demonstrasi lebih besar jika DPR tidak segera merespons. Aksi lanjutan bahkan sudah direncanakan di sejumlah kota besar, termasuk Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.
Selain itu, isu ini juga dikhawatirkan bisa memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang selama ini sudah sering dikritik karena kasus korupsi dan gaya hidup mewah anggotanya.
Kesimpulan
Aksi demo ribuan mahasiswa menolak tunjangan DPR Rp 50 juta per bulan bukan hanya persoalan uang, tetapi juga simbol kemarahan rakyat terhadap ketidakadilan sosial. Saat masyarakat masih berjuang melawan harga pangan mahal dan lapangan kerja yang terbatas, kebijakan ini dianggap bentuk nyata jauhnya wakil rakyat dari realitas kehidupan sehari-hari.
Jika DPR tidak segera mengambil langkah bijak, bukan tidak mungkin protes ini berkembang menjadi gelombang nasional yang lebih besar, sekaligus menjadi catatan hitam bagi parlemen menjelang berakhirnya masa jabatan mereka.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar