Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta: Antara Kebutuhan atau Luka untuk Rakyat? | Dunia Random

 Isu tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan untuk anggota DPR RI belakangan bikin publik heboh.

Banyak yang kaget, banyak pula yang marah. Pasalnya, angka itu muncul di saat kondisi ekonomi rakyat lagi serba susah.

Dari Rumah Dinas ke Tunjangan Tunai

Awalnya, anggota DPR disediakan rumah dinas di Kalibata. Tapi seiring waktu, rumah dinas itu makin tua, bocor, bahkan dianggap tidak layak huni.
Daripada renovasi yang biayanya membengkak, pimpinan DPR memutuskan untuk memberi tunjangan tunai.

Sekjen DPR Indra Iskandar menegaskan, ini lebih efisien. Renovasi rumah lama bisa habiskan ratusan miliar, sedangkan tunjangan dianggap lebih praktis.

Alasan Resmi DPR

Ketua DPR Puan Maharani bilang, angka Rp 50 juta bukan asal ambil. Sudah ada kajian harga properti di Jakarta. Menurutnya, apartemen premium atau rumah sewa di Senayan bisa tembus Rp 30–50 juta per bulan, jadi dianggap masuk akal.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir juga menambahkan, gaji pokok anggota DPR sebenarnya hanya Rp 6–7 juta. Tunjangan inilah yang membuat total penghasilan mereka besar.

Gelombang Kritik

Tapi di luar gedung parlemen, suara lain bergema.
Pengamat dari Formappi menilai kebijakan ini menyakiti hati rakyat. Apalagi sebagian besar anggota DPR sebenarnya sudah punya rumah pribadi di Jakarta.

Di media sosial, banyak netizen menumpahkan kekesalannya. Jerome Polin, YouTuber populer, bahkan menyindir logika perhitungan tunjangan yang tidak masuk akal itu dan membandingkannya dengan kos harian Rp 3 juta dikalikan jumlah hari kerja.

One Piece Flag sebagai Protes di Indonesia | Dunia Random

Dibandingkan Negara Lain

Kalau dibandingkan, angka Rp 50 juta sebulan ini jauh lebih tinggi. Misalnya di Selandia Baru, anggota parlemen hanya dapat sekitar Rp 28 juta per bulan untuk tunjangan rumah.

Jadi, Efisiensi atau Diskrepansi?

Bagi DPR, tunjangan ini dianggap solusi paling praktis. Tapi bagi rakyat, angka itu terlalu fantastis dan terasa timpang dengan realitas sehari-hari.
Pertanyaan besarnya: apakah benar tunjangan ini untuk menunjang kinerja atau justru menambah jarak antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya?

Written by QQAXIOO